Bambang Brodjonegoro: Teknologi Blockchain Ciptakan Efesiensi Sektor Hulu Dan Hilir

Jakarta, Inako

Kinerja organisasi swasta maupun lembaga pelayanan pemerintah akan diukur dari efektif dan efesiennya sebuah layanan. Efesien dimaknai terjadinya reduksi biaya yang dikeluarkan penerima manfaat dari sebuah layanan. 

Efesiensi di setiap sektor bisnis dan pelayanan negara adalah tujuan yang perlu dipertahankan, untuk mendapatkan mutu layanan yang diterima masyarakat. Saat ini bockchain diakui sebagai teknologi paling transparan, demokratis dan  kekal serta efesien dalam pelayanan bisnis berbasis digital. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan revolusi industri 4.0 hingga teknologi blockchain bisa memberikan keuntungan pada ekonomi Indonesia, terutama jika didukung data analisis.

"Dalam perkembangannya yang dibutuhkan integrasi data. Dengan blockchain, diharapkan dapat optimalisasi pasar dan transformasi industri," kata Bambang,  dalam sambutannya saat hadir pada  acara Global Blockchain Investment Summit (GBIS) di Hotel Ritz Carlton, SCBD Jakarta, Senin (29/7). GBIS, merupakan kegiatan yang digagas Kadin bekerja sama dengan Blockchain Asia Forum (BAF).

Sektor hulu dan hilir bisa dihubungkan  melalui blockchain, lanjut Bambang, sehingga bisa menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Blockchain Center of Excellence and Education (BCEE) yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menurutnya sesuai dengan target jangka panjang Indonesia untuk memiliki pusat sains dan teknologi yang mumpuni.

Bambang mengatakan diperlukan kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan enam kebijakan yang diharapkan bisa mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia. Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja di masa mendatang. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.

Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. 

Keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up.

"Kami mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil," katanya.

Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola. 

Dia memaparkan kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi diharapkan dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Sistem pelacakan akan memperbaiki transparansi dalam rantai produksi dari hulu ke hilir. 

Solusi tersebut bisa meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa.

Bambang mengatakan untuk jangka panjang, strategi terkait pengembangan teknologi digital terpusat kepada kolaborasi publik dan swasta, meningkatkan pendidikan tinggi, dan memperbaiki kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi.