Cegah Penyebaran Covid-19, Sejumlah PMI Putuskan Tak Akan Mudik

Semarang, Inako

Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jateng memastikan tidak akan mudik selama wabah corona belum berlalu.

Kepastian ini mereka sampaikan saat video conference dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Minggu (19/4/2020).

Ganjar mengaku lega bisa berbincang langsung dengan warganya yang menjadi PMI. Dia juga senang, para PMI dalam kondisi yang sehat dan memutuskan untuk tidak mudik.

"Kami mengapresiasi keputusan mereka untuk tidak mudik. Mereka benar-benar mengamalkan jiwa patriotismenya dengan tidak mudik selama covid-19 ini. Ini membanggakan, dan juga kabar mereka sehat itu menenangkan," kata Ganjar.

Tak hanya itu, cerita para PMI tentang penanganan covid-19 di berbagai negara menurutnya dapat dicontoh. Bagaimana masyarakat setempat yang sangat disiplin, hingga ancaman denda yang sangat besar bagi yang melanggar.

"Ini cerita bagus dan menginspirasi yang bisa kita tiru untuk memutus mata rantai covid-19 ini. Saya doakan semua PMI kita yang ada di luar negeri tetap sehat dan terhindar dari penularan wabah ini," ujar Ganjar.

Fitria, PMI asal Cilacap yang bekerja di Singapura, salah satu yang memutuskan tidak mudik. 

"Seharusnya tahun ini jadwalnya pulang kampung, Pak. Tapi karena lagi wabah ya gak jadi pulang kampung," tutur Fitria.

Untuk mengobati rasa kangennya, Fitri hanya menelepon orang tua di rumah.

Kepada Ganjar, Fitria juga bercerita bagaimana negara tempatnya bekerja mengendalikan persebaran wabah. Pemerintah Singapura sangat ketat dalam mengatur masyarakat agar tidak keluar rumah.

"Kami di sini tidak boleh keluar kalau tidak ada kepentingan. Kalau belanja juga harus antri, dan kami semua mematuhi. Hampir semua masyarakat di Singapura sangat disiplin untuk melaksanakan perintah itu pak," ujar Fitri.

Hal senada disampaikan PMI lainnya, yakni Siswanto, warga Demak yang bekerja di Taiwan, dan Haryani, warga Brebes di Malaysia, juga para perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara.

"Bahkan kalau ketahuan melanggar, ada dendanya. Dendanya cukup besar, bisa Rp 4 juta, Rp 7 juta sampai Rp 150 juta," kata Atase Ketenagakerjaan Singapura, Davriel.