Ekonom INDEF : Gunakan Teknologi untuk Pantau Rantai Pasok

JAKARTA, INAKORAN

Ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menteri Keuangan sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi, bisa diselesaikan dengan teknologi. 

“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yg baik.” sebut Eisha saat berbincang hari ini (20/10). 

Sebelumnya dalam akun instagramnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. “ Karena masalah nya selalu berulang yaa, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” ucap Eisha. 

Rantai pasok dalam negeri, kata Eisha, rantai pasok dalam negeri perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen. “ Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan2 pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lg sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi.” tambah Eisha.

Sementara itu pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah ‘extra effort’. “Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%. (end)