Emil Salim: Kebijakan Jokowi Tancap Gas di Infrastruktur Sudah Tepat

Jakarta, Inako

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Soeharto, Prof. Dr. Emil Salim menilai kebijakan Presiden Joko Widodo menancap gas di bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sudah tepat.

“Pertumbuhan ekonomi kita lamban karena terkait dengan masalah infrastruktur. Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia dan Singapura dalam bidang insfarstruktur. Karena itu, saya setuju dengan upaya yang dilakukan Presiden Jokowi untuk untuk tancap gas membangun infastruktur. Jadi program Jokowi tancap gas di bidang infrastruktur sudah tepat,” kata Emil Salim yang hadir sebagai satu pembicara dalam Simposium Kebangsaan dan Peringatan  111 Tahun Kebangkitan Nasional  yang diselenggarakan Forum Koordinasi Lintas Fakultas (Fokal) Alumni UI, Senin (20/5/2019).

Meski mendukung pembangunan infastruktur  berskala masif, namun Emil mengkritik kebijakan pemerintah membangun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui proyek ini merupakan proyek kerja sama Indonesia-China. “Saya kritik dengan rencana pemerintah membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung,” ujar guru besar Fakultas Ekonomi UI ini.  

Dalam paparan di sesi ketiga dengan tema “Pembangunan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemeliharaan Lingkungan, Emil menyoroti soal poros maritim dalam kaitan dengan proyek  OBOR (One Belt One Road) atau yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI) dari China.

Menurut Emil, proyek BRI yang diinisiasi China tidak terlalu menguntungkan untuk Indonesia. Karena dalam proyek tersebut tampak jelas arahan ekonomi China. Dalam proyek itu Indonesia masih dianggap marginal, sementara Eropa tetap menjadi sentral perdagangan. Karena itu, Emil meminta pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dengan cara meningkatkan peran Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan sentral yang menggantikan Pelabuhan Singapura.

“Kalau Tanjung Priok menjadi sentrum, maka arus barang atau perdagangan tidak perlu melalui Singapura, tetapi langsung ke Tanjung Priok. Jadi dalam arah perdagangan  kita harus berusaha agar Tanjung Priuk  bisa menggantikan Singapura. Karena itu pelabuhan Tanjung Priuk harus dibuat lebih baik,” imbuh Emil.

Terkait dengan peran Tanjung Priok, Emil mengatakan bahwa isu penting yang perlu diangkat saat ini sebenarnya bukan pemindahan ibu kota negara, tetapi bagaimana membangun Jakarta dan Tanjung Priok yang melebihi kemampuan Singapura. Ini akan berdampak pada daerah lain, terutama Indonesia timur. “Karena itu saya minta Pak Jokowi untuk fokus ke Indonesia Timur, seperti Papua, Sulawesi dan Maluku,” tuturnya.