Golkar dan PKB Berebut Bidik Kursi Ketua MPR

Jakarta, Inako

Pasca-Pemilu 2019, sejumlah partai politik secara terang-terangan mulai membidik kursi Ketua MPR RI. Lobi-lobi pun dilancarkan, termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang juga merupakan capres terpilih.

Berbeda dengan posisi pimpinan DPR yang ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak, pos pimpinan MPR ditentukan dalam sistem paket. Aturan ini sudah termaktub dalam Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Artinya, fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan.

Jika musyawarah tak tercapai, maka pemilihan dilakukan dengan voting. Nah, sistem paket inilah yang membuat lobi-lobi antar elite harus digencarkan. Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berjumlah mayoritas di Senayan akan menang mudah jika parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR.

Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan untuk menentukan siapa yang mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua.

Partai Golkar

Partai Golkar menjadi salah satu parpol yang paling gencar melakukan upaya demi mendapat kursi Ketua MPR. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka menyampaikan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.

"Apabila nanti dalam pemilihan Ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yang digelar 19 Mei lalu.

Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR mendapat pos ketua MPR. Sebab, pos ketua DPR sudah pasti menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu. Belakangan, Airlangga mengingatkan lagi keinginan Partai Golkar untuk mendapat kursi Ketua MPR itu saat ia dan 34 pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Partai Golkar sowan ke Jokowi pada Senin (1/7/2019) kemarin.

 Menurut Airlangga, Presiden sudah berkomunikasi dengan partai KIK lainnya terkait hal itu. "Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain," kata Menteri Perindustrian itu.

PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sebelumnya sudah mengungkapkan keinginan mendapat kursi Ketua MPR. Bahkan Muhaimin Iskandar terang-terangan menyebut bahwa kursi Ketua MPR itu akan diduduki olehnya jika memang PKB diberi kesempatan.

Sama seperti Airlangga, Cak Imin juga ikut melobi Presiden Jokowi agar pos Ketua MPR menjadi milik PKB. Hal itu ia akui usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 21 Mei lalu.

"Saya cuma bilang saya siap perintah saja, lah. Mau jadi ketua (MPR), mau jadi menteri, terserah. Sekarang pun saya jadi Wakil Ketua MPR, masa Wakil Ketua MPR lagi," ujarnya.

Menurut Muhaimin, penentuan ketua MPR tak bisa hanya mempertimbangkan kursi terbanyak, namun harus dibahas bersama-sama dalam rapat koalisi.

"Berembuk,lah. Jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa, nanti kita tentu pada akhirnya kita bawa dalam rapat koalisi," kata Muhaimin.