Ingin Ciptakan Inovasi Dalam Pelayanan Informasi Publik, KIP Gelar Rakornas Tahunan

Bogor, Inako

Inovasi merupakan sebuah keharusan dalam merespon perkembangan dunia yang begitu cepat. Orang yang tidak melakukan inovasi dipastikan akan menjadi korban dari sebuah kemajuan yang begitu cepat.

Kesadaran akan pentingnya inovasi dalam hal pelayanan informasi publik, juga sangat disadari oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Lembaga ini menyadari bahwa pelayanan informasi publik juga harus melakukan inovasi sesuai tuntutan perkembangan yang ada.

Dalam rangka menciptakan inovasi pelayanan informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia, 26-28 Oktober 2020 secara daring (dalam jaringan/online), yang berlangung di The Mirah Hotel, Bogor, dari tanggal 26-28 Oktober 2020.

Kegiatan akbar tahunan KI Pusat ini mengangkat tema: Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru, sengaja digelar secara daring untuk mematuhi protocol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam rilis yang diterima Inakoran.com, Senin (26/10/20), Ketua KI Pusat Gede Narayana menjelaskan, pelaksanaan Silatnas dan Rakornas kali ini menitikberatkan pada inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi melalui adaptasi kebiasaan baru.

Ada tiga langkah yang akan diputuskan dalam Silatnas dan Rakornas KI seluruh Indonesia, kali ini, kata Narayana.

Ketiga hal dimaksud adalah, pertama, berkoordinasi secara nasional demi sinergitas inovasi pelayanan Informasi Publik dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kedua, menetapkan action plan terkait sinergitas inovasi pelayanan Informasi Publik, dan ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Badan Publik (BP) bersama KI Pusat dan Daerah dalam rangka inovasi pelayanan Informasi Publik.

Untuk merealisasikan ketiga langkah tertsbut, Narayana mengharapkan dukungan dari seluruh Badan Publik (BP) dan jajaran Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia.

Terkait pandemi COVID-19 yang sedang melanda sebagian besar wilayah do tanah air, Narayana berharap hal itu tidak dijadikan hambatan  bagai setiap BP dalam membuka ruang untuk mengakses informasi (Access to Information) dan hak untuk mendapatkan informasi (Right to Information) kepada publik secara inovatif.

“Informasi Publik penting bagi masyarakat, selain untuk mencerdaskan bangsa juga dapat meminimalisasi penyebaran hoaks yang menyesatkan,” katanya.

Sejak awal pandemi, Gede Narayana menyebutkan KI Pusat telah menerbitkan Surat Edaran (SE) KI Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19 dan Keputusan Ketua KI Pusat No.04 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigas Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.

Bahkan menurutnya, SE telah diserahkan ke Gugus Tugas Covid-19, Menteri Kesehatan dan Badan Publik (BP) di tingkat pusat dan daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Informasi Publik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19.

“SE memberi pedoman dan kepastian bagi BP serta Gugus Tugas Covid-19 untuk pelayanan informasi, sebab sejak pandemi banyak informasi hoaks beredar sehingga membingungkan masyarakat,” tegasnya.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Acara Silatnas dan Rakornas MH Munzaer selaku Sekretaris KI Pusat ini menyampaikan acara dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G Plate sekaligus memberikan keynote speech kepada sekitar 500 peserta.

Peserta terdiri dari KI seluruh Indonesia (KI Provinsi/Kabupaten/Kota), tujuh kategori Badan Publik (BP) terdiri dari BP Kementerian, BP BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), BP LNS (Lembaga Non Struktural), BP LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), Parpol (Partai Politik), dan PTN (Perguruan Tinggi Negeri), termasuk NGO (Non Government Organization) keterbukaan Informasi Publik.

Terdapat dua sesi diskusi panel dan dua sidang komisi, yaitu bidang internal dan eksternal. Adapun diskusi panel pertama diisi Narasumber (Narsum) Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)  Bahlil Lahadalia dengan materi "Keterbukaan Informasi untuk Mendukung Peningkatan Investasi”.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo materi "Disiplin ASN sebagai Kunci Penanggulangan Covid-19". Dilanjutkan Narsum Menteri Dalam Negeri diwakili Kapuspen Kemendagri Benni Irwan materi "Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Indonesia Sehat" dengan moderator Romanus Ndau Lendong (Komisioner KI Pusat)

Panel sesi kedua menghadirkan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad dengan materi "Strategi Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19" dan Praktisi Kesehatan Erlina Burhan materi "Pola Hidup Sehat untuk Indonesia Bebas Covid-19". Panel ini ditutup dengan testimoni tentang pelaksanaan keterbuakaan Informasi Publik dari perwakilan pegiat keterbukaan informasi FoINI (Freedom of Information Network Indonesia) dan ICW (Indonesian Corruption Watch).