Ini Penjelasan FPI Soal Draf Koalisi yang Dituntut Yusril ke Prabowo

Jakarta, Inako

Pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tentang draf yang berisi lima poin dalam membangun koalisi dengan pasangan Prabowo-Sandiaga Uni langsung mendapat respon dari juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman. Menurut Munarman, draf tuntutan politik Aliansi Keumatan Partai Koalisi Pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto yang dibeberkan Yusril merupakan rancangan lama yang batal dipakai.

"Itu bukan draf yang kami bahas. Draf itu enggak jadi dipakai," kata Munarman di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Seperti dibertikan sebelumnya, pada 8 November, Yusril memberikann salinan draf tuntutan politik itu kepada media. Draf dua halaman itu berisi lima poin tuntutan kerja sama. Pada salah satu poin itu disebutkan bahwa partai harus saling membantu untuk mendapatkan suara minimal 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen.

Menurut Munarman, draf ini kurang komprehensif. Maka, ia mengatakan tim penyusun yang mayoritas adalah ulama Ijtima mengubah isi poin-poin tersebut. Munarman enggan memaparkan poin-poin yang diubah. Ia hanya menyebut, draf baru itu lebih detail dan merujuk pada hal-hal bersifat operasional.

Draf baru ini juga masih menyertakan PBB, partai besutan Yusril Ihza, sebagai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga. Kini, draf telah sampai di tangan Rizieq Shihab untuk selanjutnya diteruskan ke Prabowo.

"Rabu pekan lalu saya sampaikan ke Habib Rizieq di Arab Saudi. Habib bilang bagus," kata dia.