Ini Respon PKB  Atas Pernyataan JK Terkait Risiko Amandemen UUD 1945

Jakarta, Inako

PKB meyakinkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa amendemen UUD 1945 akan dibahas secara terbuka dan mendalam. Menurut PKB, pihak-pihak yang menginginkan amendemen UUD 1945 tidak memiliki agenda terselubung.

"Tentu tidak ada maksud terselubung, segalanya kan nanti dibahas secara terbuka, mendalam, dan sangat matang," kata Wasekjen PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Daniel mengatakan rencana amendemen UUD 1945 bertujuan untuk menguatkan demokrasi Indonesia. Ia menyebutkan amendemen UUD 1945 akan mengacu kepada kepentingan rakyat dan cita-cita bangsa. 

"Segala keputusan politik dalam amandemen adalah bagian untuk mematangkan konsolidasi demokrasi. Tentu ukurannya adalah kemaslahatan rakyat, kuatnya negara, majunya bangsa Indonesia," ucap anggota DPR itu.

"Masalah amendemen UUD adalah menyangkut keputusan politik tingkat kenegarawanan, menyangkut pilihan demokrasi, dan masa depan bangsa," sambung Daniel.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid pun memahami kekhawatiran JK. Dia mengatakan saat ini PKB tengah mengkaji perlu-tidaknya amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali pembangunan GBHN. 

"Kalau tidak terkendali, amandemen bisa melebar pada pasal pasal lainnya. PKB sedang mengkaji terknis dan subtansi perlunya amanden terbatas terkait GBHN saja," ucap Jazilul.

Seperti diketahui sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satu risikonya, kata JK, bisa saja Presiden kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).