Ini Strategi Kubu Prabowo Atasi Masalah Korupsi

Jakarta, Inako

Jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said. Ia mengkritik praktik korupsi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, perilaku penyelenggara negara terkait korupsi memburuk dan bahkan trennya semakin menyedihkan.

Lantas solusi apa yang ditawarkan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandi untuk mengatasi persoalan tersebut?  

Sudirman mengatakan, ada tiga langkah yang dinilainya dapat menekan tingginya angka korupsi. Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik dari sisi anggaran, jumlah personel dan kewenangan.

"Kami akan memperkuat KPK dengan anggaran yang lebih baik, orang yang lebih baik, jumlah personel yang lebih kuat, dengan kewenangan yang lebih," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Termasuk misalnya penyidik independen itu diberikan keleluasaan, misalnya penyidik independen itu mesti dihasilkan oleh KPK," ujar dia.

Langkah kedua, memilih teknokrat-teknokrat yang memiliki kredibilitas untuk memegang fungsi-fungsi tertentu di bidang pemerintahan.

Ketiga, pembiayaan politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sudirman, tingginya biaya politik yang harus ditanggung partai dan para calon anggota legislatif menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik korupsi.

"Salah satu korupsi terbesar adalah di politik dan saya kira semua politisi mengeluh terkait biaya politik terlalu tinggi kalau dibiarkan ditanggung oleh para sponsor atau para calon. Itu mengakibatkan siklus korupsi tidak berhenti," ujar calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu.

Sudirman mengatakan, jika nantinya partai mendapat pembiayaan dari APBN, maka partai wajib transparan dan melaporkan keuangannya secara berkala kepada masyarakat.

"Itu akan dua manfaat sekaligus. Di samping dananya juga dicukupkan, transparansi politik juga akan terbangun," kata Sudirman.