Keberpihakan IKI Terhadap Anak Jalanan

Jakarta, Inako
Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting. Namun, masih banyak anak jalanan (anjal) yang belum memiliki surat tersebut. Faktor biaya dan birokrasi perizinan sering menjadi alasan mereka malas mengurus akta tersebut. Padahal menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 menegaskan: ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
BACA JUGA: IKI Memberi Prioritas Pendampingan Pada Warga Kurang Mampu

BACA JUGA: Info Rupiah Hari Ini, 5 Maret 2021
Terkait dengan sulitnya anak jalanan mendapatkan akta kelahiran, beberapa waktu lalu, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengelar diskusi dengan menghadirkan sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Indonesia, Dukcapil Kemendagri, dan Konsosium Catatan Sipil.
Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan sosial betapa masih banyak anak jalanan, anak terlantar, dan anak yatim piatu yang tidak memiliki akta kelahiran. Namun tidak banyak pihak yang memperhatikan kondisi tersebut.
BACA JUGA: Krisis Keuangan, Juventus Bakal Lepas Ronaldo Akhir Musim
Dalam pertemuan tersebut IKI memberikan kesempatan kepada utusan Kemensos untuk menyampaikan peta dan data anak-anak jalanan, anak terlantar dan anak yatim piatu. Hasil pertemuan tersebut cukup mengagetkan. Pihak Kemensos ternyata belum memiliki cukup data spesifik tentang kelompok anak-anak tersebut serta kondisi yang mereka hadapi, terutama kepemilikan akta kelahiran.
KOMENTAR