MA Tolak Kasasi Buni Yani

Jakarta, Inako

Kasasi terdakwa kasus ITE, Buni Yani, ditolak Mahkamah Agung (MA). Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian, mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan dulu baru menentukan sikap.

"Saya baru tahu soal kasasi ini, saya akan cari tahu dulu isi putusannya," ucap Aldwin, saat dikonfirmasi, Minggu (25/11/2018).

Aldwin belum mau komentar panjang soal perkara kliennya. Dia juga tidak mau berandai-andai mengenai vonis kliennya.

"Saya tidak mau berandai-andai, saya akan baca dulu putusannya," ujarnya.

Sebelumnya, MA menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Buni Yani. Namun MA belum mengumumkan berapa lama hukuman yang harus dijalani Buni Yani.

Perkara bernomor 1712 K/PID.SUS/2018 diadili oleh ketua majelis Sri Murwahyuni dengan anggota MD Pasaribu dan Eddy Army. Vonis ini diketok pada 22 November 2018.

Saat dikonfirmasi, jubir MA hakim agung Suhadi membenarkan informasi itu. Namun, ia belum tahu detail putusan Buni Yani.

"Mengenai amarnya saya belum tahu, tapi itu sudah diputus," ujar Suhadi.

Tapi apakah Buni Yani bebas?

"Kalau tolak perbaikan artinya ada kualifikasi yang diperibaiki atau biasanya pidananya yang diperbaiki. Jadi tidak bisa dibilang langsung bebas juga. Ada hal-hal tertentu," ucapanya.

Kasus bermula saat Buni Yani mengedit pidato Gubernur DKI Ahok pada 2016. Potongan pidato itu ia sebar di sosial media dengan memelintir sehingga memancing massa turun ke jalan.

Oleh PN Bandung, Buni terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 

Hakim menilai Buni terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI. Posting-an itu berupa potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.