Maruf Amin Nilai Dirty Vote Bentuk Kegelisahan Masyarakat, Pemerintah Mesti Respon dengan Bijak

JAKARTA, INAKORAN.COM

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebut film Dirty Vote merupakan bentuk kegelisahan masyarakat  mengenai pemilu 2024, dan karena itu film ini harus direspon dengan baik oleh pemerintah.

“Saya kira itu dinamika dari politik kita, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu. Keinginan-keinginan yang baik itu harus direspon dengan baik pula,” ujar Maruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Ma’ruf juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawal kontestasi 5 tahunan agar berjalan dengan jujur dan adil.

BACA JUGA: Jusuf Kalla Sebut Film Dirty Vote hanya Ungkap 25 Persen Kecurangan Pemilu

“Semua pihak harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, semua ikut mengawasi, semoga tidak terjadi ketidakadilan, harapan kita semua pemilu kita berjalan dengan lancar,” kata Ma’ruf. 

“Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita,” tambahnya. 

Ma’ruf berharap Pemilu tidak memicu perpecahan, malah sebaliknya dapat memberikan hal yang positif bagi masyarakat Indonesia, terutama terjadinya perbaikan-perbaikan ke depan.

BACA JUGA: Bantah Rosan, Connie Bakrie: Kubu Prabowo-Gibran Tawari Jabatan Wakil Menteri, Tetapi Saya Tolak

“Karena adanya pemilu kemudian terjadi permusuhan. Justru kita ingin bahwa pemilu itu akan menambah kebaikan memperbaiki keadaan. Jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain

Diketahui film dokumenter Dirty Vote adalah karya dari sutradara Dhandy Laksono. Film ini membahas tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi pada proses pemilu 2024.

Tiga narasumber yang terlibat dalam film ini merupakan pakar tata hukum negara. Mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.