Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat

JAKARTA, INAKORAN
Bertepatan dengan peringatan Hari TNI ke 78 tahun 2023, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali meluncurkan Catatan Hari TNI 2023. Catatan ini kami susun berdasarkan pemantauan yang kami lakukan pada rentang waktu Oktober 2022-September 2023 melalui pemantauan media baik lokal maupun nasional serta data advokasi KontraS.
Catatan ini merupakan publikasi yang rutin dikeluarkan oleh KontraS setiap tahunnya dan disusun sebagai bentuk partisipasi KontraS untuk memberikan masukan, kritik dan saran kepada institusi TNI juga untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan edukasi kepada publik berkaitan dengan isu reformasi sektor keamanan, demikian rilis KONTRAS yang diterima INAKORAN.COM
Pada momen Peringatan HUT TNI tahun 2023 ini kami menyoroti masih cukup banyak kasus kekerasan dari anggota TNI yang menimpa warga sipil. Penelusuran kami menunjukkan adanya 59 peristiwa kekerasan yang terdiri atas 32 tindak penganiayaan, 15 intimidasi, 11 penyiksaan, 3 penembakan, 5 kekerasan seksual, 2 penghukuman tidak manusiawi, 4 penculikan, serta 2 kasus penangkapan sewenang-wenang.
Hal tersebut menunjukkan masih adanya beberapa anggota TNI yang menunjukkan arogansi di lapangan, salah satu motif umum di balik kekerasan TNI didasarkan oleh permasalahan sepele yang secara rasional dapat diselesaikan tanpa melalui jalan kekerasan atau dengan kata lain, ketika berhadapan dengan warga sipil anggota TNI masih cukup sering mengedepankan cara-cara kekerasan.
Penggunaan pendekatan kekerasan tersebut tentu tidak sejalan dengan visi “TNI Bersama Rakyat” pada sisi lain, Panglima TNI juga secara gamblang dan eksplisit menyatakan bahwa ia akan menindak tegas anggota TNI yang masih menunjukkan sikap arogan, oleh karena itu berbagai kasus kekerasan yang masih terjadi sepatutnya menjadi atensi dari Panglima TNI.
Kami juga menyoroti wacana untuk merevisi UU TNI yang sempat mengemuka, wacana tersebut dianggap tidak memiliki urgensi dan jika dilanjutkan bisa berpotensi mengkhianati amanat reformasi. Selain itu, Catatan ini juga kembali menyoroti UU Peradilan Militer yang tak kunjung direvisi. Kami merasa bahwa Revisi UU Peradilan Militer merupakan agenda yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan institusi TNI yang profesional sesuai amanat reformasi.
Lihat Laporan selengkapnya pada: https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/10/Catatan-Hari-TNI-KontraS-2023.pdf
Lihat Rilis Pers HUT TNI 2023 KontraS: https://kontras.org/2023/10/05/masalah-masih-menumpuk-reformasi-tni-jalan-di-tempat/
Lihat Siaran Langsung Siaran Pers Catatan Hari TNI: https://www.youtube.com/live/yPuEssKx9jc?si=9Bwx9dmRKPbFze0_
KOMENTAR