Megawati Konggres ke-6 PDIP Kemenangan Moralitas Konstitusi

JAKARTA, INAKORAN

Oleh : H. Adlan Daie
Analis poltik dan sosial keagamaan. 

Kongres ke 6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali (1 Agustus 2025) mengukuhkan kembali Hj. Megawati Soekarno Puteri secara aklamasi sebagai ketua umum PDI Perjuangan untuk masa bakti 2025 - 2030.

Ini lebih dari sekedar ritual kongres partai lima tahunan melainkan sebuah kemenangan moralitas konstitusi. Dalam spirit inilah penulis memaknai pengukuhan kembali Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan.

Karena itu instruksi Megawati agar PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Prabowo tidak dapat dipahami sebagai koalisi politik. Ini lebih bermakna "jaga pemerintahan tapi jangan diam", semacam menjaga rel kekuasaan tidak keluar dari rel konstitusi.

"PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan tidak juga semata mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak", ujar Megawati dalam pidatonya dalam kongres PDIP ke 6 tersebut.

Dalam perspektif prinsip moralitas konstitusi itulah maka terlalu dangkal, bahkan keliru jika pemberian "amnesti" Presiden Prabowo kepada Hasto Kristianto, sekjend PDI Perjuangan, sehingga terbebas dari segala tuntunan pidana -  dimaknai seolah olah bagian "deal" politik pragmatis dalam konteks koalisi politik.

Dalam bahasa lugas Said Abdullah, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan ia menegaskan: "jangan kemudian karena Pa Dasco datang, ada amnesti, lalu kita hari ini kongres seakan akan isinya transaksional. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter ibu Megawati", ujarnya ("liputan6",1/8/2025).

Megawati adalah personifikasi utuh dari ideologi politik PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan adalah instrument politik dari pandangan ideologis dan tindakan politik
Megawati dalam spirit meneguhkan moralitas konstitusi.

Kekuatan moralitas politik Megawati dalam memimpin PDI Perjuangan teruji dalam sejarah, ia tidak tunduk pada pragmatisme politik sekalipun menguntungkan partai yang dipimpinnya. Ia konsisten menjaga nilai nilai penuntun  Pancasila dan merawat moralitas  konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Inilah keteguhan sikap politik Megawati Soekarno Puteri, ketua umum PDI Perjuangan, bukan sekedar anak biologis tapi sekaligus anak ideologis Bung Karno,  presiden RI pertama. Tegak lurus pada konstitusi, berdaulat secara politik, kokoh secara ideologis dan berkepribadian kuat dalam kebudayaan.

Jadi, terpilihnya kembali Megawati sebagai ketua umum dalam kongres ke 6 PDI Perjuangan mengirim pesan politik sangat mendasar bahwa konstitusi harus diletakkan sebagai "rule game" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi bukan alat transaksi tukar tambah kepentingan yang bisa "di utak utak" secara pragmatis demi sharing politik kekuasaan sekalipun menguntungkan partai yang dipimpinnya, PDI Perjuangan dalam jangka pendek.

Sekali "jebol" pagar konstitusi oleh karena politik "untung rugi" secara pragmatis hampir pasti ancaman perpecahan selalu menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif itulah perjuangan politik bagi PDI Perjuangan adalah jalan mulia dan beradab" karena bertumpu pada kesadaran nilai nilai penuntun Pancasila dan penjaga rel kekuatan moralitas konstitusi. 

Di sinilah kemenangan moralitas konstitusi dengan terpilihnya kembali Megawati menjadi ketua umum PDI Perjuangan untuk periode lima tahun mendatang. Selamat.