Menteri Bappenas: Target Rasio Gini Ditopang Lewat Bantuan Non Tunai

Jakarta, Inako

Padat Karya merupakan salah satu bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan pemerintah, terus didorong pelaksanaanya. Dengan bekerja, cara berpikir akan berubah pada hal-hal yang lebih produktif.

Untuk menekan rasio Gini, peran pemerintah sangat penting di mana salah satunya melalui bantuan sosial. Namun dari data terbaru, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan untuk mencapai target rasio Gini 0,38 pada tahun ini diperlukan upaya yang kuat di luar bantuan sosial (Bansos)  atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penurunan rasio Gini atau rasio ketimpangan Indonesia masih jauh dari harapan. Penyebabnya, rata-rata penurunan rasio Gini tersebut berada di kisaran yang cukup tipis yakni 0,002-0,005.

Rasio Gini adalah cara perhitungan “pemerataan pendapatan” yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengakui data laporan rasio Gini pada Maret 2018 menunjukkan upaya menurunkan rasio Gini cukup sulit.

"Paling tidak 0,002, itu minimum pengurangan rasio Gini belakangan ini," ungkapnya di kantor Bappenas, Selasa (17/7/2018).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio Gini per Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 0,002 poin menjadi 0,389 dari posisi 0,391 pada September 2017.

Angka tersebut masih jauh dari asumsi pemerintah pada APBN 2018 yang mencantumkan target rasio Gini sebesar 0,38.

Sementara itu, rasio Gini pada Maret 2017 menurun berada di posisi 0,393.