Mui dan Jalan Moderasi Bernegara

MUI DAN JALAN MODERASI BERNEGARA
((Menyongsong Musda MUI kab. Indramayu).

Oleh. :  Adlan Daie

Wakil.Sekretaris PWNU Jawa Barat

Jakarta, INAKORAN

Musyawarah Daerah (Musda) MUI kab. Indramayu yang segera dilaksanakan beberapa hari ke depan betapa pun levelnya " hanya" tingkat lokal kabupaten selain membahas agenda rutin periodisasi dan suksesi kepengurusan tidak boleh abai  mensubsidi forum se level Musda dengan pikiran pikiran segar dalam.rangka ikhtiar penguatan "moderasi bernegara" tentu dengan timbangan kearifan dan wisdom lokal secara kontekatual.  Justru karena negara kita dengan pilihan final dasarnya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh sekedar heboh dengan jargon artifisial "Saya Pancasila, Saya Indonesia", tetapi harus dijauhkan proses tafsirnya dari tarikan anasir "kiri kanan" dengan segala bentuk manifesnya yang melemahkan penguatan "moderasi bernegara".

Point yang hendak digaris bawahi dalam tulisan singkat ini adalah bahwa MUI dengan posisinya yang "unik" dalam platfom formasi negara dalam memaknai tugas pokok dan fungsinya sebagai "khodimul ummah" tidak boleh hanya fokus pada upaya membendung anasir "kanan" yakni "radikalisme agama" tapi abai terhadap  pencegahan anasir "kiri" dalam.arti "radikalisme.sekuler"  atau dalam konstruksi diksi KH. Makruf Amin dalam tulisannya berjudul "Mencegah Sekularisasi Pancasila" (2006) menyebutnya "Sekularisasi Pancasila". Ketidakseimbangan antara keduanya potensial terhadap pelemahan "moderasi.bernegara" dalam ke indonesia.an  kita.

Dengan sedikit mengadaptasi teori analisis Samuel Huntington dalam karyanya "The Class Of Civilization" tentang "benturan peradaban" konstruksi penulis mendefinisikan  radikalisme agama sebagai cara pandang beragama yang ekslusif dan potensial merusak harmoni sosial dengan stigma "kafir" di luar kelompoknya. Di.sisi.lain "Sekularisasi Pancasila" bias tafsir mudah mempertentangkan agama dengan Pancasila. Mengamalkan sila "ketuhanan" bisa dengan mudah di stigma intoleran dan anti kebhinnekaan bahkan memperjuangkan sila kelima "keadilan sosial" bisa dibenturkan vis a vis.dengan sila ketiga "Persatuan".

 MUI sebagaimana disebutkan di atas tupoksinya adalah "khadimul ummah", alat perjuangan kolektif umat untuk membantu negara dalam pembinaan keagamaan memproteksi umat dari terpapar anasir "radikalisme agama" dan mensuport program programnya berbasis maslahat umat dan rakyat. Akan tetapi dalam posisi.yang sama MUI bisa menolak."ambisi negara" melakukan "Sekularisasi Pancasila dengan perlawanan konstitusional saat partai politik dengan segala ragam warnanya terpapar pandemi virus oligarkhi politik tak bersuara di ruang publik, abai  memproteksi keyakinan umat dari.anasir radikalisme sekuler.

Perjuangan konstitusional MUI baru baru ini secara TSM (terstruktur, sistemik dan masif) yang berhasil secara bermartabat menggagalkan pengesahan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila),yakni RUU yang meletakkan ruang kendali memperluas dan mempersempit tafsir Pancasila secara monopoli di tangan Negara (Rezim penguasa politik) dan keberhasilan lain seperti penolakan atas LGBT, penghapusan kolom agama di KTP. - untuk menyebut beberapa contoh kasus -  adalah bukti bahwa  MUI bukanlah lembaga fatwa agama secara pasif dan bukan organ politik yang dapat dipermainkan seenaknya oleh rezim penguasa politik.

Dalam konteks  illustratif peran peran  MUI Pusat di atas Musda MUI kab. Indramayu harus mampu merumuskan konstruksi peran dan perjuangannya sebagai khadimul secara kontekstual. Memperjuangkan  diberlakukannya perda pesantren, penguatan peran ormas,  penguatan insentif wajib belajar madrasah diniyah.dan pemberdayaan kaum duafa secara layak   - menyebut beberapa contoh program keagamaan - dalam.penguatan "moderasi.bernegara" jauh lebih Pancasilais daripada sekedar  teriak teriak "Saya Pancasila", "NKRI  harga mati" dan jargon jargon kosong intoleransi dan kebhinnekaan yang bombastis di ruang publik.

Selamat ber Musda. Semoga hikmat, lancar,  manfaat dan maslahat.