PDI-P Resmi Tolak Penerbitan Perppu KPK

Jakarta, Inako

Fraksi PDI-P di DPR memastikan akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi. Menurut PDIP, polemik terkait dengan  revisi UU KPK bisa diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi atau legislative review.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Menurut Hendrawan, jika Presiden Jokowi menerbitkan  Perppu KPK, memang akan langsung berlaku. Namun, perppu itu tetap membutuhkan persetujuan DPR. Hal ini diatur di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur dalam kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan perppu.

Ayat berikutnya mengatur, peraturan tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, perppu itu harus dicabut.