Pemkot Singkawang Terapkan Transaski Non-Tunai

Pontianak, Inako –

Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengaku sudah menerapkan system bertransaksi secara non-tunai di segala jenis pelayanan publik yang ada di daerah itu.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Singkawang, Muslimin, kebijakan tersebut sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.910/1867/SD/tanggal 17 April tahun 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.

"Penerapan transaksi secara non-tunai sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.910/1867/SD/tanggal 17 April tahun 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan daerah kabupaten/kota," katanya, Senin.

Muslimin mengaku, sejak Januari 2018 lalu, beberapa jenis pelayanan di Singkawang telah menerapkan transaski non-tunai.

Sejak Januari, lanjutnya, pemkab Singkawang telah melangambil beberapa langkah untuk mempercepat proses non-tunai.

Beberapa pos pelayanan yang telah menerapkan transaksi non-tunai antara lain belanja daerah, pengeluaran di bendahara oleh bendahara SKPD dan pengeluaran belanja ke pihak ketiga, rekanan dan sebagainya.

"Artinya, uang pindah ke rekening dari Kasda langsung ke rekening penerima atau yang berhubungan dengan benda itu sendiri," ujarnya.

Muslimin menginginkan, bahwa transaski non-tunai ini bukan hanya saja yang terkait dengan belanja daerah tapi juga bisa berlaku pada pendapatan pajak daerah.

"Kalau selama inikan ada sebagaian pembayaran pajak daerah yang masih dilakukan masyarakat dengan mendatangi Kantor BKD maupun Bank Kalbar," tuturnya.

Tapi kedepan, dengan sudah diterapkannya transaksi non tunai diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan transaksi pembayaran pajak dengan membawa uang tunai.