Pemprov Sulteng Minta Perbankan Hentikan Cicilan KPR Para Korban Bencana

Palu, Inako

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pihak perbankan untuk menghentikan pembayaran cicilan KPR para korban tsunami atau likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate, di Palu, Rabu (24/7) mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan penghentian tagihan angsuran atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari masyarakat yang rumahnya hilang dari permukaan tanah karena terdampak tsunami atau likuefaksi, serta yang rusak berat karena terdampak gempa.

"Kami harapkan hapus tagih, artinya jangan lagi ditagih angsuran kreditnya, karena mereka telah terdampak bencana," tandas Hidayat, disela-sela seminar tentang penetapan status hukum terhadap KPR dan atau tanah jaminan kredit yang terdampak likuefaksi, di salah satu hotel, di Palu, belum lama ini.

Pemprov Sulteng, katanya, akan mendiskusikan hal itu lebih lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait, perbankan, OJK dan lainnya, kata Hidayat.

Ia menjelaskan, daam semianr itu ada dua hal yang berkembang yakni penghapusan tagihan dan hapus buku.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan pihak perbankan, hapus buku yaitu hanya menghapus di neraca. Namun, hutang masih ada.

Yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, adalah bukan hapus buku, melainkan hapus tagih, yaitu angsuran atau kredit dihapus sehingga debitur tidak lagi ditagih. Terkait hapus tagih, Hidayat belum bisa memberikan keterangan.

"Kita maunya hapus tagih, tinggal pihak perbankan yang memperhitungkan seperti apa," ucap dia.

Pemerintah, sambungnya, akan membantu pihak perbankan agar nantinya dapat membuat kebijakan yang meringankan pihak debitur berkaitan dengan angsuran KPR atau angsuran atas tanah yang telah digadaikan di perbankan.