Puan Tegaskan, Sikap PDIP Soal Pemilu Sudah Final

Jakarta, Inako

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, sikap dan posisi partainya terkait Pemilu 2024, sudah final. Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

"Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Puan saat berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Februari 2022.

Bukan hanya PDI Perjuangan, posisi DPR juga sudah final. Pemilu 2024 tidak akan diundur tetapi dilaksanakan sesuai jadwal.

”Posisi DPR dalam menanggapi isu penundaan pemilu sudah final. Dia mengatakan bahwa jadwal Pemilu 2024 sudah disepakati bersama,” tegasnya.

Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024.

Wacana penundaan Pemilu mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur dua tahun.

Usulan tersebut menguat tatkala Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto serta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendukung usulan Muhaimin.

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muahimin Iskandar – ide penundaan Pemilu dia sampaikan setelah menerima usulan para pengusaha.

Pengusaha, kata Cak Imin, ingin agar pertumbuhan ekonomi yang sedang menanjak setelah dua tahun mandek karena efek Covid-19 tak diganggu dengan ajang Pemilu 2024.  Selain itu, Muhaimin juga mengklaim mayoritas warganet Indonesia menyetujui penundaan pemilu.

Di pihak lain, ide tersebut mendapat penolakan dari partai lainnya seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pimpinan koalisi pengusung Presiden Jokowi.

Di tengah pro kontra terkait usulan penundaan Pemilu, Jokowi sendiri tidak memberikan pernyataan dan sikap yang tegas. Dia hanya menyatakan akan tetap berpegang pada konstitusi. Padahal sebelumnya, saat isu periode kepemimpinannya, dia secara tegas menyatakan menolak. 

Sejauh ini, persiapan awal untuk menggelar pesta demokrasi itu belum juga dilakukan. Presdien Jokowi sendiri belum melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru.

Hal itu membuat DPR kemudian tak juga membahas anggaran Pemilu 2024. Padahal tahapan pemilu harus sudah dimulai 20 bulan sebelum Februari 2024 atau pada pertengahan tahun ini.