Relawan Pendukung Presiden, Desak Jokowi Cabut SKB 2 Menteri untuk Rumah Ibadah

JAKARTA, INAKORAN

Mendirikan rumah ibadah bukanlah perkara gampang saat ini. Surat keputusan Bersama 2 menteri atau dikenal dengan SKB 2 Menteri,  tidak juga mengurai  persoalan terutama  mendirikan rumah ibadah umat minoritas. 

Mendirikan rumah ibadah bagi umat minoritas seperti mengembangkan virus kematian bagi umat tertentu. Rasa takut berlebihan yang "sengaja dikelola" akan berkembangnya sebuah ajaran dari agama tertentu seolah menyeramkan bagi sebagian pihak. 

Diskriminasi mendirikan rumah ibadah dikeluhkan oleh  relawan SOLMED (Solidaritas Merah Putih) Silvester Matutina yang hadir pada diskusi bertajuk : Indonesia Damai Jelang Pilpres 2024" di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Sebelum lakukan pencapresan pada Pilpres 2024, terdapat pekerjaan besar yang belum dilakukan negara saat ini. Yaitu aturan yang mengatur tentang persyaratan mendirikan rumah ibadah yang mengalami penolakan. 

SIlvester berharap menemui Presiden bersama tokoh bangsa untuk mencabut SKB 2 Menteri.  Selain itu Silvester mengajak seluruh organ relawan untuk mengawal Presiden menyelesaikan tugas-tugas presiden setelah tidak lagi berkuasa. 

Pada tahun 2022,  terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah di Cilegon, Banten dengan alasan persyaratan khusus yaitu dukungan dari masyarakat sekitar lokasi yang akan dibangun rumah ibadat yang dinilai melawan hukum.

Isu Perpanjangan Jabatan maupun tiga periode untuk Presiden Joko Widodo, Silvester mengakui telah beberapa kali, menemui presiden mengatakan bahwa;

"Bapak Presiden tidak berniat memperpanjang maupun tiga periode  jabatan Presiden karena itu sangat berisiko" jelas Sivester.  Tugas relawan saat ini adalah mengawal dan memastikan seluruh rangkaian tugas Presiden selesai ketika tiba saatnya purna tugas, tutup Silvester.