Setelah 6 Tahun, Tarakan Terima WTP Lagi

Tarakan,Inako

Setelah menunggu selama kurang lebih 6 tahun lamanya, akhirnya kota Tarakan, Kalimantan Utara kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala BPK-RI perwakilan Kalimantan Utara, Agus Priyono.

BACA JUGA:  

Bawang Putih Sebaiknya Dikonsumsi Saat Lambung Kosong

Disampaikan Agus langsung setelah WTP terakhir yang didapat 6 tahun lalu, akhirnya Tarakan kembali dapat WTP. Ia menjelaskan ada 3 hal yang menjadi aspek penilaian dalam mendapatkan WTP yaitu aset tetap, hutang dan penyusutannya.

Dalam penjelasannya Agus menyatakan sudah 3 tahun terakhir ia memantau Tarakan dan ada tanah yang bernilai sekitar Rp. 230 Milyar yang tidak tercatat ditahun lalu dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pemkot mulai dari cek fisik dan lain-lain. 

BACA JUGA:  

Tukang Cuci Piring Di Restoran Yang Menjadi Pengusaha Restoran Hararu Tei

"Tapi itu sudah kita minta agar diarsipkan, diberi patok dan disertifikatkan itu aset, lalu hutang sebesar Rp. 385 Milyar itu cukup besar dan kami telah memverifikasi hingga 3x agar angka hutang bisa diyakini dan jangan sampai membayar hutang yang bukan kewajiban pemda Tarakan, lalu biaya penyusutan masih berproses biar kembali ke aset induknya karena masih kapitalisasi dan sekarang sudah kembali ke aset induknya dan disusutkan sesuai dengan kebijakan akutansi dan semua permasalahan tahun lalu sudah selesai," ujarnya kepada awak media saat ditemui di gedung BPK.

BACA JUGA:  

Dewan Kopi internasional : Indonesia Bertekad Bantu Petani Kopi di Tengah Pandemi COVID-19.

Dikonfirmasi mengenai persentase keberhasilan pemkot dalam menyelesaikan masalah asetnya, Agus menyatakan tidak bisa memprediksikannya sekarang, dikarenakan adanya masalah aset yang belum selesai.

"Kita tidak bisa menghitung seperti itu, karena tadi ada masalah aset, karena ada aset yang didukung pihak ketiga tapi belum didukung dengan perjanjian pinjam pakai, juga tanah-tanah yang belum disertifikat tapi ada penjanjian jual beli, kalau hutang sudah selesai jadi yang harus diperbaiki ya aset pengelolaannya," paparnya lagi.

Ditanya soal reward ketika suatu kota WTP, Agus tertawa dan menjelaskan jika dirinya kurang mengetahui prosesnya namun banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat reward langsung dari Kemenkue. "Banyak  kriteria yang harus dicapai, saya kurang tau tepatnya seperti apa tapi kami melaporkan ke kementrian terkait daerah-daerah yang WTP, lalu dari sana akan mengkaji," tutupnya sembari tertawa.