TPDI: KPU dan Bawaslu Ada Dibawah Kendali Jokowi

Jakarta, Inako

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mengungkapkan situasi tegang yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang disinyalir telah 'dikapling' oleh Presiden Jokowi, menciptakan keraguan terkait netralitas lembaga-lembaga tersebut.

Menurut Selestinus, permasalahan utama terletak pada KPU dan Bawaslu yang terkesan tunduk pada tekanan dari partai politik dan bahkan Presiden, sehingga netralitasnya menjadi terkikis. "Kelemahan utama di KPU dan Bawaslu adalah mereka sudah dikendalikan oleh partai politik, bahkan oleh Presiden. Sehingga, Bawaslu hanya melihat siapa yang didukung oleh Presiden, dan di sinilah netralitas Bawaslu menjadi redup," ucap Selestinus.

BACA JUGA: Singgung Kemerosotan Etika Demokrasi, Romo Magnis Doakan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Walaupun terkesan telah 'dikapling', Selestinus menegaskan bahwa bukan berarti Bawaslu tidak lagi menjalankan tugasnya. Dia menyoroti perlunya Bawaslu tetap bertindak tegas, sementara media diharapkan terus memberikan sorotan, DPR memantau pelaksanaan UU Pemilu, dan Presiden, sebagai penanggung jawab pemilu yang adil, harus memberikan contoh dan memerintahkan aparaturnya untuk bersikap netral.

Salah satu potensi pelanggaran yang tengah diusut oleh Bawaslu adalah terkait Deklarasi APDESI di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, menariknya, dalam Rakerda APDESI di Jawa Barat, Prabowo Subianto diundang sebagai pembicara. Selestinus menyatakan hal ini sebagai pelanggaran, menuding pola kecurangan dengan memanfaatkan instrumen negara untuk kepentingan Pilpres.

BACA JUGA: Jokowi Buat Aturan Baru, Gibran Tidak Wajib Mundur dari Jabatannya sebagai Wali Kota

"Ikhtisar pola curang dan penggunaan alat negara untuk kepentingan Pileg dan Pilpres, hanya dapat dijalankan oleh pasangan calon yang didukung oleh Jokowi, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming," tegas Selestinus.

Dalam konteks ini, Selestinus mengindikasikan bahwa peran Presiden Jokowi, terutama karena anaknya terlibat dalam kontestasi, memberikan pengaruh besar terhadap dinamika politik dan pemilu di Tanah Air. "Rezim Jokowi di ujung pemerintahannya mulai menerapkan pola-pola orde baru, yaitu menggunakan instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk mencapai kemenangan dalam Pileg dan Pilpres," ungkap Selestinus

Amankan Posisi

Di sisi lain, aktivis hukum Feri Amsari menilai penghentian pengusutan oleh Bawaslu sebagai indikasi kekhawatiran lembaga tersebut terhadap diri mereka sendiri. "Bawaslu sepertinya mengkhawatirkan posisi mereka sendiri karena yang diselidiki adalah Wamendes yang menjadi tim sukses dari anak presiden," terang Amsari.

BACA JUGA: Puskapol UI : Deklarasi APDESI Terhadap Prabowo Gibran Hasil Mobilisasi Presiden Jokowi

Amsari menunjukkan bahwa bukti ketidaknetralan sudah sangat jelas. "Saya pikir sangat jelas ada bukti video yang memperlihatkan keterlibatan Wamendes. Dan sejauh ini, Bawaslu tidak melakukan tindak lanjut untuk memeriksa dan menelaah perkara itu," tambahnya.

Meskipun menyampaikan kekhawatiran terhadap Bawaslu, Amsari mengajak untuk langkah-langkah konkret yang harus diambil, termasuk pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). "Langkah-langkah konkret harusnya di Bawaslu, tapi kami sedang memikirkan untuk melakukan langkah hukum lain berupa pengaduan di Pengadilan TUN. Ini sedang kami teliti, melihat potensi dan kemungkinannya, terutama cara-cara Bawaslu menyikapi masalah ini," pungkasnya.