Dr. Aartje Tehupeiory: Tujuan reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, INAKORAN

"Jika pernah mengalami sertifikat ganda, atau tanah milik  sendiri menjadi hak orang lain tanpa pernah menjualnya,atau pengakuan hak oleh orang lain tanpa akta pemindahan hak atas tanah, merupakan tumpukkan persoalan sejak negara ini berdiri, hingga presiden berganti 7 kali"

Pemilik tanah resmi, mendadak miskin, oleh ulah mafia tanah, perkara tanah selalu dimenangkan pemilik modal, keadilan terlihat utopia kecuali kemiskinan struktural menjadi-jadi tanpa ujung memang tak pernah berujung. Karena itulah Reforma Agraria lahir di bumi Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia.  

Tujuan Reforma Agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, demikian disampaikan Dr. Aartje, S.H., MH, CIQaR,CIQnR., Pakar Hukum Agraria sekaligus pengajar Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI)  dalam seminar bertajuk Reforma Agraria,  diselenggarakan di Paroki Santo Joseph Matraman Jakarta Timur, Minggu (18/9/22).

BACA:  Dr. Aartje Tehupeiory, Pakar Hukum Agraria: Indonesia Butuh Omnibuslaw hindari sengkarut Agraria menuju Pertumbuhan Ekonomi

Reforma Agraria pada era digitalisasi menopang pertumbuhan ekonomi dan berhilir pada peningkatan pendapatan masyarakat, karena itu program pemerintah ini perlu disebar luaskan kepada segenap warga bangsa di seluruh Indonesia, pungkas Aartje.

"Penataan Struktur Penguasaan Tanah, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah berkeadilan", merupakan langkah strategis dan harus terwujud  dari program Reforma Agraria, terang Aartje, Alumnus Doktor dari Universitas Indonesia itu.

Tanah sebagai  sumber kehidupan manusia, yang perlu dikelola dan dijaga guna meningkatkan kualitas lingkungan, ketahanan pangan, memperbaiki akses masyarakat pada sektor  ekonomi, penyelesaian konflik agraria berkeadilan bagi masyarakat, merupakan ruh dari Reforma Agraria. 

Kepastian Kepemilikan Tanah dan Kesejahteraan Rakyat

Upaya Presiden Joko Widodo pada periode pertama menaruh perhatian pada kepemilikan tanah rakyat di daerah yang  rentan dengan penipuan akut. Tidak heran kemudian Joko Widodo seringkali membagaikan setifikat tanah kepada masyarakat melalui program bebas biaya  dan dilakukan secara serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, ujar Aarjtje.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. 

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. 

Pada bagian akhir pernyataannya, Aartje mengajak masyarakat perlu aktif mengawasi dan menyiapkan data-data tanah terkait program Reforma Agraria yang diimplementasi pada PTSL.