Faktor dan Problem H.Yance

Johanes

Saturday, 07-12-2019 | 20:11 pm

MDN
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat, Adlan Daie

Oleh.  : Adlan Daie

Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

 

Indramayu, Inako

 

Kabar mendaftarnya H.Daniel Muttaqien Syafiudin (DMS) ke DPC PKB Indramayu sebagai bakal calon bupati dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020 menjadi trending topic di sejumlah platform media sosial dan headline media cetak.

Simak Video InaTV jangan lupa "klik Subscribe and Like" 

 

Faktor DMS, putra seorang tokoh sentral politik Indramayu, H Yance, memaksa ruang publik menyambutnya penuh antusiasme dan kehebohan. Menandai tingginya magnit politik trah H. Yance.  Superioritas psikhologis politiknya adalah epicentrum dan pusat orkestrasi politik di atas langgam politik lainnya di ruang publik Indramayu.

 

Membaca DMS dalam perspektif diatas secara determinan adalah membaca orkestrasi politik H. Yance. Sudut pandang mendaftarnya DMS ke DPC PKB Indramayu dalam dinamika proses politiknya dapat ditimbang  dari beragam perspektif dengan effect daya pukul psykhologisnya, proyeksi rancang bangun koalisi politiknya dan di sisi lain kerumitan-kerumitannya yang tak mudah ditebak arahnya baik oleh lingkaran dalamnya sendiri maupun dari sudut pandang eksternal yang cenderung terpapar penyakit bawaan media sosial yang menghebohkan.

 

Sisi kerumitannya, antara lain, bagaimana kita merekonstruksi orkestrasi politik H. Yance di satu sisi dan di banyak tempat dari informasi terbatas yang berkembang mensosialisasikan paket pasangan H Taufik Hidayat-Kh Satori, kombinasi politisi Partai Golkar dan Plt Bupati Indramayu dengan tokoh ulama, ketua MUI Indramayu. Di sisi lain membiarkan DMS, politisi dan anggota DPR RI fraksi partai Golkar yang tak lain adalah trah politiknya H.Yance sendiri mendaftar ke DPC PKB Indramayu yang kini menjadi trending topic dan kehebohan di media sosial, media cetak dan ruang ruang publik lainnya.

 

H.Yance adalah political influencer, tokoh politik sangat berpengaruh di panggung orkestrasi politik Indramayu nyaris hampir selama 20 tahun terakhir. Memahami sepenuhnya bahwa politik, mengutip agadium Otto Van Bismoct, politisi Jerman abad 19, adalah _"The Act of The Possible, The Attainable, The Act of  The Next Best ,

seni mengelola kemungkinan untuk sesuatu yang dapat dicapai, seni dari kemungkinan pilihan terbaik dari opsi berikutnya.

 

Paket pasangan Hj.Ana - H.Supendi (ANDI) dengan menarik PKB dalam gerbong koalisi partai Golkar tahun 2010, diusungnya kembali paket ANDI tahun 2015 dengan sekoci koalisi Gerindra, PKS dan Demokrat sebagai opsi jalan keluar dari tekanan politik struktural dari atas yang hendak memaksakan paket pasangan lain dan terakhir berhasilnya H.Taufik Hidayat diusung koalisi Gerindra, PKS dan Demokrat menjadi wakil bupati (kini Plt bupati) dan dipilih DPRD Indramayu secara aklamasi adalah bukti shohih betapa segala kemungkinan politik dapat dimaksimalkan H. Yance menjadi realitas politik yang dicapainya.

 

Problemnya dalam konteks Pilkada Indramayu 2020 tentu tidak sesederhana lagi yang dihadapi H.Yance. Kasus OTT KPK yang menjerat H Supendi, Bupati sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Indramayu tentu mempersempit ruang pilihannya untuk mendorong figur figur kader partai Golkar yang akan di push pencalonannya terkait kemungkinan effect lanjutan jerat KPK terhadap figur yang hendak diusungnya di tengah pengembangan kasus OTT KPK melalui pemanggilan silang saling sejumlah saksi yang hingga data terakhir berjumlah 58 orang saksi.

 

Problem lain adalah absennya H. Supendi sebagai representasi wilayah barat Indramayu akibat OTT KPK tidak dapat dipandang sebelah mata, telah membentuk sentimen elektoral terhadap poros petahana. Resistensi elektoralnya akan makin menguat dan meluas secara massif jika tidak diakomudasi secara proporsional hadirnya figur yang merepresentasikan wilayah barat Indramayu.

 

Tentu pola hubungan DPD Partai Golkar Indramayu dengan jenjang struktural Partai Golkar di atasnya harus dibaca pula untuk mendeteksi secara mendalam dimensi mendaftarnya DMS ke DPC PKB Indramayu dan kemungkinan munculnya  konfigurasi koalisi partai yang zig-zag tak terduga dengan proyeksi jumlah pasangan calon yang hendak didesain dalam kontestasi Pilkada Indramayu 2020.

 

Dalam perspektif itulah, mendaftarnya DMS ke DPC PKB Indramayu harus diletakkan dalam konteks orkestrasi politik H.Yance diatas, tidak perlu berlarut-larut dihebohkan di platform media sosial. Semata-mata bagian tak terpisahkan dari kejutan orkestrasi politiknya dalam proses panjang Pilkada Indramayu 2020 yang hanya menyediakan dua ruang opsi menang dan kalah secara elektoral dengan proporsi peluang yang sama besarnya dengan segala plus minusnya.

 

Dalam riset data elektoral Pilkada Indramayu tahun 2010 dan tahun 2015 dengan pembandingan data demografis Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu tahun yang sama dalam konstruksi politik penulis pasangan yang diinjeksi H. Yance relatif akan memenangkan kontestasi Pilkada Indramayu 2020 jika, pertama, figur pasangan yang diusungnya jauh dari kemungkinan persepsi jerat lanjutan dari kasus OTT KPK, kedua, mengakumodasi figur wilayah barat mengisi ruang kosong elektoral yang ditinggalkan H. Supendi, dan ketiga, formulasi kontestasinya menghindari  bersifat head to head.

 

Kemungkinan sebaliknya, poros non petahana akan memenangkan kontestasi Pilkada Indramayu 2020 manakala, pertama, mampu menyatukan diri dalam satu shaf barisan perubahan, kedua, memunculkan figur dengan wibawa dan aura politik yang kuat dan bermagnit tinggi secara elektotal, ketiga, kontestasi politiknya bersifat head to head,dan keempat, jaringan politiknya ditopang barisan juru bicara yang fasih memiliki kemampuan menarasikan dan mengkapitalisasi kasus OTT KPK yang dapat meruntuhkan persepsi kepercayaan publik terhadap petahana.

 

Tentu, pada akhirnya, pasangan manapun pemenangnya nanti haruslah kita hormati bersama sebagai representasi mayoritas kepercayaan publik. Tugas kita selanjutnya adalah mengontrolnya. Tabiat kekuasaan tanpa kontrol hanyalah menyuburkan lahan korupsi di lingkaran kekuasaan. Makin kuat daya kontrolnya makin menyempit ruang kemungkinan korupsinya. Makin bersih tata kelola pemerintahannya makin baik pula daya dorong pelayanan publiknya. 

 

Semoga.

KOMENTAR