Penguasa, Religius dan OTT KPK

Oleh. : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

Indramayu, Inako

Sangat aneh saat terjadi OTT KPK hingga hari ini tidak terdengar suara keprihatinan dari para pemangku agama  (baca: ulama, kiai, ustad,  pimpinan ormas) di ruang publik Indramayu dengan jargon visi religiusnya atas terjadinya kejahatan luar biasa dilakukan para pejabat mulai pucuk pimpinan Indramayu, pejabat pelaksana teknis dan seorang broker swasta kecuali sedikit agak terlambat disuarakan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) dalam maklumat politiknya beberapa waktu lalu.

Seolah olah urusan korupsi sekedar urusan penyimpangan  penyelenggara negara tidak terkait dengan nilai dan norma religius. Korupsi adalah satu hal di ruang negara dan religius di ruang ruang ibadah dengan semangat sholat malam, baju koko, berpeci dan lain-lain. Ruang negara dipisah dengan ruang religius dan diputus nilai instrinsiknya dalam urat nadi penyelenggaraan negara. Inilah  bentuk praktek sekularisme yang nyaris sempurna dalam definisi Harvey Cox dalam bukunya Secular City baik secara laten maupun manifes.

Berbeda jika para pejabat mendapatkan penghargaan atas prestasi kerjanya atau seolah-olah berprestasi serentak spanduk ucapan selamat disertai kata puja-puji bertebaran di mana-mana mulai dari di instansi pemerintah, di kantor ormas hingga di posko-posko parpol, bahkan diarak massal keliling pusat keramaian kota. Sesuatu yang tidak salah dilakukan tapi berbahaya tanpa kritik proporsional. Ibarat metabolisme tubuh terlalu overdosis konsumsi gula puja-pujinya mudah terinfeksi penyakit gula koruptif akut

Dalam perspektif Imam Al Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin korupsi baik dengan modus jual beli jabatan, ijon proyek dan bisnis perijinan adalah praktek curang dan culas pejabat dan tulah potret pejabat rusak. Pejabat rusak sumbernya dari pemangku agama yang rusak dan pemangku agama rusak karena terpapar sindrom cinta mati dunia dan jabatan. Konsekwensi dari daya rusak pejabat tak dapat dihindari akan menindih kerusakan massif mental dan akhlak rakyat yang dipimpinnya (baca: Ihya Ulumudidn, juz II, hal 378).

Imam Al Ghazali adalah typologi ulama dalam rumpun madhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja), bahkan menjadi bagian dari pandangan dasar (qonun asasi) jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). Pandangan madhab aswaja tidak membenarkan upaya paksa menurunkan pemerintahan yang sah diluar mekanisme konstitusionalnya kecuali ruang kritik bagi kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar tidak manipulatif dan tegak di atas prinsip Tashoruful Imam.'ala arraiyah manutun bil maslahah ,yakni kepemimpinan politik yang maslahat bagi publik bukan sekedar bagi golongan afiliasi politiknya.

Dalam koteks inilah para pemangku agama bukan saja wajib melakukan kontrol terhafap rezim pemerintahan bahkan selalu terbuka ruang untuk hadir menjadi eksekutor langsung dalam posisi sebagai pejabat eksekutif dalam kerangka menjaga fungsi-fungsi politik sebagaimana pandangan iImam Al Mawadi li hifdid din wa syiatu dunnya, memelihara agama sekaligus tata kelola negara yang religius dalam tertib sosial yang dinamis. KH Ma'ruf Amin adalah contoh update seorang ulama  yang naik dalam posisi eksekutif pemerintahan.

Khotbah-khotbah politik para pejabat yang miskin tradisi keilmuan selalu mengajak hubungan harmonis antara umara (pejabat) dan ulama akan tetapi konstruksi bangunan harmoninya tidak diletakkan dalam proses chek and balances (tawashau bil haq) melainkan umumnya menjadi barisan antrian pendukung puja-puji dengan segala varian modus rekayasa mobilisasinya.

Inilah yang harus diakhiri secara proporsional agar fungsi-fungsi keulamaan menjaga moralitas bangsa tetap terjaga dari distorsi penyelenggaraan negara dengan daya rusaknya bersifat terstruktur, sistemik dan massif. Kasus OTT KPK di atas adalah pelajaran bagi para pemangku agama untuk tidak absen kontrolnya terhadap prilaku culas pejabat meskipun performa fisik lahiriyahnya menampakkan diri dalam aksesoris gaya hidup pura-pura religius.