Investor Siap Lanjutkan Langkah Hukum Terhadap Bliss Properti

Jakarta, Inako

Jidin beserta kuasa hukumnya, yakni Timotius Tumbur Simbolon dari firma hukum Timotius & Partners (TTS Law Firm) mengajak Bliss Properti (POSA)  dan NH Korindo untuk melakukan mediasi pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 14.30 WIB dalam rangka menyelesaikan sengketa.

Mediasi tersebut digelar di kantor Timotius & Partners Law Firm yang berlokasi di Jalan Pasuruan No. 28 Menteng, Jakarta Pusat.

Sayangnya, menurut Timotius, kedua pihak tersebut tidak memenuhi ajakan mediasi ini.

"Dua pihak itu tidak datang. Sampai sekarang belum ada perkembangannya dan klien kami akan tetap melanjutkan upaya-upaya hukum," katanya kepada wartawan, Kamis (18/7).

Menurut, dia kedua pihak tersebut juga tidak menginformasikan alasan ketidakhadiran tersebut.

Dengan begitu, pihak penduga akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum ini pada kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan institusi lainnya. Jidin dan kuasa hukumnya juga berencana mengajukan gugatan class action dan menerbitkan pengumuman di media massa.

Sebagai informasi, berdasarkan surat TTS Law Firm kepada POSA dan NH Korindo Sekuritas Indonesia tanggal 12 Juli 2019, Selasa (16/7), Jidin mendasarkan dugaannya tersebut pada perdagangan efek POSA pada hari pertama IPO, yakni 10 Mei 2019 sampai 15 Mei 2019 yang secara berturut-turut telah terjadi auto rejection.

“Karena kenaikan harga yang sangat drastis, dari Rp 150 menjadi Rp 492 per saham dan diduga kuat trading ini tidak wajar atau perdagangan semu,” tulis TTS Law Firm. Sebaliknya, setelah Waran Seri I POSA diperdagangkan di BEI, terjadi penurunan harga yang sangat drastis secara tiba-tiba. “Dari harga tertinggi Rp 490 menjadi Rp 15 sehingga telah menelan banyak korban,” lanjutnya.

Jidin dan TTS Law Firm menggunakan landasan hukum, yakni Pasal 90 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Beleid tersebut melarang setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menipu dan turut serta menipu dan mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun dalam kegiatan perdagangan efek.

Dia juga merujuk pasal 91 beleid tersebut yang berbunyi: Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga di bursa efek.