Mahasiswa Kalbar Ikut Awasi Penyaluran Elpiji Subsidi

Pontianak, Inako –

Penyalagunaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram ternyata juga menjadi perhatian serius dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Indonesia Kalimantan Barat. Hal itu nampak jelas dalam sikap merka  yang mendesak semua pihak agar ikut mengawasi penyaluran elpiji subsidi supaya penyalurannya tepat sasaran.

"Kami minta semua pihak untuk ikut mengawasi penyaluran elpiji subsidi sehingga hak masyarakat tidak mampu tidak digunakan lagi oleh oknum masyarakat yang tergolong mampu," kata Koordinator aksi Pergerakan Mahasiswa Indonesia, Kalbar, Abdul Malik di Pontianak, Jumat.
     
Dalam aksinya, mahasiswa tersebut juga meminta DPRD Kalbar juga ikut mengawasi agar tidak terjadinya penyelewengan elpiji subsidi, kemudian mendesak Pemprov Kalbar agar melakukan sidak rutin di lapangan.
     
Mahasiswa juga mendesak, Satgas Pangan TNI dan Polri serta PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalbar agar secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut dan segera melakukan operasi pasar.
     
Sebelumnya, Executive Elpiji PT Pertamina (Persero) Pontianak, Sandy Rahadian mengatakan, masih banyaknya pihak pengelola rumah makan di kawasan Kota Pontianak yang masih menggunakan elpiji subsidi diduga pemicu elpiji tersebut cepat habis.
   
"Dari beberapa kali kami mengelar sidak bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak rata-rata pengelola rumah makan yang ada di Kota Pontianak masih menggunakan elpiji subsidi," katanya.
   
Malah, menurut dia, rata-rata pemilik rumah makan tersebut mengaku ada yang mensuplai elpiji subsidi tersebut. "Modusnya yakni para pengantar elpiji subsidi tersebut dengan meminjamkan tabung elpiji tiga kilogram kepada pemilik rumah makan tersebut, sehingga mereka cukup membayar pembelian elpiji subsidi itu tanpa harus membeli tabungnya," ungkap Sandy.
     
Ia berharap, instansi terkait menindak tegas oknum masyarakat yang mensuplai elpiji subsidi tersebut bagi para pemilik rumah makan, karena dampak dari praktik tersebut, maka masyarakat yang tidak mampu menjadi sulit dalam mendapatkan elpiji tiga kilogram.
     
"Meskipun kuota atau pasokan kami tambah, tetapi karena ada oknum masyarakat yang membeli elpiji untuk dijual kembali, maka pasokan atau stok elpiji di wilayah Kota Pontianak menjadi cepat habis dibeli oleh yang tidak berhak tersebut," ujarnya.
   
Menurut Sandy, kalau pelanggaran dilakukan oleh pihak agen atau pangkalan bisa dilakukan sanksi tegas, berupa sanksi administrasi dan hingga pemutusan usaha. "Tetapi masalahnya sudah di luar itu, sehingga perlu instansi terkait dalam penindakannya," katanya.