Menkeu SMI: Tegaskan Kembali Komitmen Indonesia Terkait Iklim dan Pentingnya Pemulihan Hijau

SMI, Hadiri Rangkaian Pertemuan Internasional Membahas Isu Iklim, Menkeu Tegaskan Kembali Komitmen Indonesia Terkait Iklim dan Pentingnya Pemulihan Hijau
Jakarta, Inako
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI) menghadiri dua pertemuan penting yang membahas isu-isu iklim yaitu (I) The Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (12 Oktober 2020) dan (ii) High Level Opening Dialogue pada Green Climate Fund (GCF) Private Investment for Climate Conference (14 Oktober 2020).
BACA JUGA:
Bank Dunia Nilai UU Cipta Kerja Dukung Pemulihan Ekonomi Indonesia
20 Inovator Lolos Tahapan Pahlawan Digital UMKM Lewat Persaingan yang Ketat
Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action
Dalam Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action – WB/IMF Annual Meetings pada tanggal 12 Oktober 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, secara khusus menyampaikan pentingnya;
mempertahankan kondisi turunnya emisi gas rumah kaca pada masa pandemi melalui kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan: “We need to forever lock in the benefit of having cleaner air and build back better in the recovery phase and beyond.”
Dalam forum ini, Sri Mulyani menyampaikan beberapa kebijakan Pemerintah yang mendukung perubahan iklim.
Kementerian Keuangan telah melakukan Climate Budget Tagging (CBT) yang mencatat bahwa sejak 2016 sampai dengan 2020, Pemerintah telah mengalokasikan 3,9% dana APBN per tahun untuk aksi perubahan iklim.
Secara nyata, CBT ini telah digunakan Pemerintah sebagai underlying asset untuk penerbitan Green Sukuk sebesar total USD 2,9 miliar selama periode 2018-2020 dan telah dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.
Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang langsung dipercaya untuk mengelola dana REDD+ sebesar USD103,78 juta dari GCF.
Untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang berwawawan lingkungan, Indonesia juga mempertimbangkan kebijakan carbon pricing dalam mengurangi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan investasi berwawasan lingkungan.
Secara khusus, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Climate Change Fiscal Framework (CCFF) yang akan menetapkan strategi dan kerangka kebijakan fiskal dalam mencapai target global Indonesia dalam pengurangan emisi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dalam kesempatan lainnya, Sri Mulyani menekankan bahwa upaya pemulihan yang berkelanjutan akan berhasil selama aksi perubahan iklim sejalan dengan perbaikan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Dalam menyusun strategi pemulihan para pengambil kebijakan tidak boleh melupakan isu tentang kesejahteraan rakyat.
KOMENTAR